Klaim Indonesia sebagai sebuah bangsa yang mampu menjunjung nilai-nilai demokratis tampaknya layak digugat karena satu alasan yang sangat mendasar, yaitu: gagalnya berbagai mekanisme demokrasi yang ada untuk menjadi sarana yang efektif dalam mengelola berbagai keragaman dan konflik dalam masyarakat yang plural. Kita terlalu hirau dengan hiruk pikuk berbagai aktivitas untuk menginstalasi demokrasi prosedural dan mengembangkan berbagai sarana untuk memastikan para elit berkontestasi merebut jabatan publik secara fair belaka melalui mekanisme pemilu,dsb. Pada saat yang bersamaan kita telah gagal mengembangkan mekanisme demokrasi sebagai bagian dari manajemen konflik. Kita gagal menciptakan mekanisme demokrasi yang bisa menjadi sarana negosiasi untuk mencapai konsensus dan arena melting pot berbagai kepentingan yang pasti akan muncul begitu beragam dalam masyarakat yang memiliki pelbagai identitas kolektif.

Kegagalan tersebut telah memberikan dampak yang serius dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa yang majemuk dengan menguatnya segregasi sosial dan kekerasan kolektif. Berbagai peristiwa yang berlangsung sepanjang tahun 2007 menunjukkan interaksi sosial yang muncul justru menandai semakin kuatnya polarisasi sosial. Alih-alih bangsa ini mampu membangun konsensus dalam masyarakat yang multi kultur, diskonsensus dan ko-eksistensi kini justru yang lebih mewarnai relasi sosial yang ada. Bahkan dalam momen-momen tertentu berbagai diskonsensus dan ko-eksistensi tersebut telah bertransformasi menjadi kekerasan kolektif. Bahkan kekerasan kolektif tersebut tak jarang bisa dikagetorisasikan sebagai kekekerasan melawan kemanusiaan (violence against humanity).

The Changing Conception of Poverty and Public Intervention in Elizabethan England

Definition of poverty and of those considered as poor has been one of main concerns in the development studies. It is believed that a right definition will be a milestone to inform policy makers to take an appropriate intervention to deal with poverty alleviation. Along with the rising concerns and discourse about poverty and development, many efforts has been recently undertaken to deal with the definition of poverty, its categorization, and intervention to tackle with it. Since the end of World War II, when the discourse was being introduced, we have been offered different approaches to poverty and panaceas to alleviate it. However, it is not much quoted that concerns and business of poverty are actually not quite a new phenomenon. Attempts to do so have already been prevalent in the era so-called Elizabethan Period, a time widely believed as England’s golden age. Nonetheless, compared with articles on the discourse on poverty in contemporary era, there are not much written about the issue in this period.